Bagaimana Negara-negara Berkembang Dapat Mengumpulkan Dana untuk Mengatasi Krisis Iklim

Bagaimana Negara-negara Berkembang Dapat Mengumpulkan Dana untuk Mengatasi Krisis Iklim

Nusantaratv.com - 06 Maret 2026

Sebuah rumah dengan panel surya di atapnya di Gujarat, India. Negara-negara berkembang perlu merancang ulang pembiayaan iklim untuk menarik modal swasta. Foto: VD Photography/Unsplash
Sebuah rumah dengan panel surya di atapnya di Gujarat, India. Negara-negara berkembang perlu merancang ulang pembiayaan iklim untuk menarik modal swasta. Foto: VD Photography/Unsplash

Penulis: Alamsyah

Oleh: Amar RaoBML Munjal University

Editor: Namita KohliCommissioning Editor, 360info

Nusantaratv.com - Negara-negara berkembang perlu menjajaki strategi inovatif dan praktis untuk menggalang dana guna mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

“Perubahan iklim tidak menunggu janji-janji internasional, dan negara-negara paling rentan di dunia pun tidak bisa menunggu — karena setiap dolar yang tertunda berarti nyawa, mata pencaharian, dan kesempatan untuk bertahan hidup.”

Kesimpulan Konferensi Perubahan Iklim PBB COP29 menegaskan kenyataan yang mengkhawatirkan bagi negara-negara berkembang: kesenjangan besar antara kebutuhan pendanaan iklim dan dana yang benar-benar tersedia.

Perkiraan kebutuhan global untuk mengatasi krisis iklim yang semakin parah mencapai USD 1,3 triliun. Namun, negara-negara maju hanya berjanji menggalang USD 300 miliar per tahun hingga 2035.

Walau jumlah ini disebut sebagai peningkatan tiga kali lipat dari target tahunan USD 100 miliar yang ditetapkan pada 2009, komitmen tersebut mendapat kritik tajam dari negara-negara berkembang yang menilai jumlahnya masih jauh dari cukup.

Analis dari Center for Global Development memperkirakan bahwa komitmen yang ada — termasuk kontribusi bank pembangunan multilateral dan sektor swasta — dapat mencapai sekitar USD 200 miliar per tahun pada 2030. 
Kontribusi dari ekonomi emerging seperti China berpotensi meningkatkan total tersebut hingga USD 265 miliar.

Namun, kekhawatiran tetap ada bahwa inflasi akan menggerus nilai riil dana tersebut. Dengan asumsi inflasi tahunan 5 persen, komitmen USD 300 miliar pada 2035 diperkirakan hanya setara dengan sekitar USD 175 miliar dalam nilai riil.

Selain itu, tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai pendanaan baru dan tambahan memunculkan kekhawatiran bahwa dana tersebut mungkin dialihkan dari bantuan pembangunan yang sudah ada. 

Jika hal ini terjadi, tujuan pembangunan berkelanjutan bisa ikut terdampak.
Kesenjangan pembiayaan ini mencerminkan sistem global yang belum cukup siap menghadapi tantangan iklim yang mendesak. Bagi ekonomi emerging yang memiliki sumber daya terbatas, mengandalkan janji-janji internasional saja bukanlah pilihan.

Negara-negara ini perlu mengembangkan strategi inovatif dan pragmatis untuk menggalang modal, sambil memastikan bahwa mekanisme pendanaan tersebut selaras dengan struktur ekonomi mereka.

Paradoks Pembiayaan Iklim

Ketahanan iklim bergantung pada dua jenis upaya utama: mitigasi dan adaptasi.
Mitigasi berfokus pada pengurangan atau pencegahan penyebab perubahan iklim, misalnya melalui pengembangan energi terbarukan. Kegiatan ini mencakup pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas energi bersih.

Sementara itu, adaptasi berkaitan dengan penyesuaian sistem dan praktik untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Contohnya meliputi pembangunan perlindungan banjir atau pengembangan tanaman tahan kekeringan. Namun, di sinilah muncul paradoks.

Proyek mitigasi sering kali menghasilkan manfaat ekonomi yang jelas, seperti penciptaan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya, langkah-langkah adaptasi — meskipun sama pentingnya — sering kali tidak menghasilkan aliran pendapatan langsung.

Membangun infrastruktur tahan iklim atau memperkuat pengelolaan air, misalnya, tidak selalu menghasilkan keuntungan finansial yang langsung terlihat.
Bagi negara berkembang dengan anggaran publik terbatas, kondisi ini menjadi tantangan besar.

Sebagian besar masyarakat di negara-negara ini juga tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan seperti obligasi hijau atau skema asuransi iklim.

Karena itu, solusi utamanya adalah merancang ulang kerangka pembiayaan iklim agar mampu menarik modal swasta sekaligus memberikan pengembalian yang terukur.
Hal ini membutuhkan kombinasi antara inovasi keuangan, insentif ekonomi, dan reformasi institusional.

Solusi Inovatif untuk Pembiayaan Iklim

Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah mengaitkan imbal hasil investasi dengan multiplier ekonomi lokal.
Misalnya, investasi pemerintah dalam infrastruktur perlindungan banjir dapat menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi, membuka peluang bagi pemasok bahan bangunan, dan mendorong pertumbuhan bisnis lokal.

Pendapatan yang diterima para pekerja dan pelaku usaha tersebut kemudian dibelanjakan kembali di dalam ekonomi lokal, sehingga memicu aktivitas ekonomi tambahan.

Dengan cara ini, investasi tidak hanya meningkatkan ketahanan iklim, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat sekaligus memberikan pengembalian bagi investor.

Pendekatan lain adalah menerbitkan obligasi berorientasi dampak (impact bonds) yang pembayaran imbal hasilnya dikaitkan dengan indikator tertentu, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas pertanian, atau perbaikan kesehatan masyarakat.

Obligasi ini dirancang untuk membiayai proyek-proyek sosial atau lingkungan. Berbeda dengan obligasi tradisional yang memiliki bunga tetap, obligasi ini memberikan imbal hasil berdasarkan keberhasilan proyek.

Misalnya, jika suatu proyek berhasil menurunkan emisi karbon atau meningkatkan tingkat literasi, investor dapat menerima pengembalian yang lebih tinggi.

Struktur berbasis kinerja ini menarik bagi investor yang ingin memperoleh keuntungan finansial sekaligus memberikan dampak sosial atau lingkungan.

Dengan adanya jaminan sebagian dari pemerintah atau organisasi internasional, risiko investor juga dapat dikurangi.
Selain itu, pasar kredit karbon lokal dapat memberdayakan masyarakat untuk menjalankan proyek seperti reboisasi atau penghijauan kota yang menghasilkan kredit karbon.

Kredit tersebut kemudian dapat diperdagangkan di pasar internasional, memberikan sumber pendapatan baru bagi komunitas lokal sekaligus memberi kompensasi kepada investor.

Alternatif lain adalah memonetisasi ketahanan iklim melalui infrastruktur publik hijau.

Proyek seperti perumahan tahan banjir atau sistem transportasi berbasis energi terbarukan dapat dirancang untuk menghasilkan pendapatan melalui biaya pengguna, tol, atau skema kemitraan publik-swasta.
Model penghematan energi bersama juga dapat diterapkan. 

Dalam skema ini, penghematan yang diperoleh dari efisiensi energi dibagi antara pemilik bangunan, penyewa, dan investor.

Model ini menciptakan insentif finansial bagi semua pihak untuk berinvestasi dalam teknologi hemat energi.

Pendekatan Baru untuk Negara dengan Beban Utang Tinggi

Banyak negara berkembang juga menghadapi beban utang yang berat.

Dalam kondisi ini, restrukturisasi utang berbasis iklim dapat menjadi solusi.
Melalui skema debt-for-climate swaps, kreditor internasional menghapus sebagian utang negara dengan imbalan komitmen investasi dalam proyek iklim.

Sebagai contoh, dana yang sebelumnya digunakan untuk membayar utang dapat dialihkan untuk membangun hutan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung alami dari banjir dan badai.

Proyek semacam ini juga berpotensi memperoleh dukungan pendanaan internasional jika berkontribusi terhadap target iklim global.
Negara juga dapat menerbitkan obligasi hijau berdaulat yang menawarkan suku bunga lebih rendah jika target iklim tertentu tercapai.

Instrumen ini menarik bagi investor berdampak yang mencari kombinasi antara keuntungan finansial dan keberlanjutan lingkungan.

Mengoptimalkan Potensi Diaspora dan Teknologi

Sumber pendanaan lain yang sering belum dimanfaatkan sepenuhnya adalah diaspora internasional.

Pemerintah dapat menerbitkan obligasi hijau diaspora yang ditujukan kepada komunitas warga negara di luar negeri yang memiliki pendapatan lebih tinggi dan kepentingan terhadap pembangunan negara asalnya.

Obligasi ini dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang terlihat dan konkret, seperti pembangkit listrik tenaga surya atau sistem air bersih.

Selain itu, platform pembiayaan berbasis remitansi juga dapat mengalokasikan sebagian kiriman uang dari luar negeri secara otomatis ke dalam dana iklim khusus.

Pendekatan berbasis teknologi juga dapat membantu mengatasi salah satu tantangan terbesar dalam pembiayaan iklim, yaitu risiko yang dirasakan investor.

Sebagai contoh, asuransi risiko iklim berbasis kecerdasan buatan (AI) dapat menggunakan analisis data canggih untuk merancang produk asuransi yang menyesuaikan risiko di berbagai sektor atau wilayah.

Premi yang terkumpul dapat digunakan untuk mendanai upaya adaptasi, sementara pembayaran klaim memberikan perlindungan bagi investor jika proyek terganggu oleh bencana iklim.

Teknologi blockchain juga dapat meningkatkan transparansi dalam pembiayaan iklim.

Melalui sistem ini, penggunaan dana untuk proyek seperti reboisasi dapat dilacak secara real-time, mulai dari proses penanaman hingga penyerapan karbon. Transparansi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus mengurangi risiko finansial.

Menyeimbangkan Keuntungan dan Dampak Sosial

Menyeimbangkan antara keuntungan finansial dan dampak sosial merupakan kunci keberhasilan pembiayaan iklim.

Jaminan dari bank pembangunan multilateral atau lembaga keuangan internasional dapat membantu mengurangi risiko investasi.

Sebagai contoh, lembaga tersebut dapat menanggung sebagian kerugian dari obligasi iklim, sehingga membuatnya lebih menarik bagi investor swasta.

Model hibrida yang menggabungkan filantropi dan investasi komersial juga dapat diterapkan. Dalam skema ini, dana filantropi menanggung proyek berisiko tinggi, sementara investor swasta memperoleh keuntungan dari proyek yang berhasil.

Selain itu, memasukkan metrik pengembalian sosial — seperti jumlah nyawa yang diselamatkan atau ketahanan masyarakat yang meningkat — dapat memperluas daya tarik investasi iklim.

Dengan menghubungkan keuntungan investor dengan manfaat ekonomi lokal yang terukur, memanfaatkan teknologi untuk mengurangi risiko, dan menggerakkan sumber daya yang belum dimanfaatkan seperti modal diaspora, negara-negara berkembang dapat mulai mengubah lanskap pembiayaan iklim mereka.

Dr. Amar Rao adalah Associate Professor di School of Management, BML Munjal University, Haryana. Ia meneliti risiko iklim dan mekanisme pendanaan serta memberi nasihat kepada perusahaan terkait kerangka kerja ESG. 

Penelitiannya berfokus pada persimpangan antara manajemen risiko dan perubahan iklim, termasuk pasar energi.

Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh 360info™ di bawah lisensi Creative Commons pada 25 Desember 2024.

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close