PDIP Tegaskan Pilkada Langsung dan usulkan E-voting Demi Jaga Kedaulatan Rakyat

Nusantaratv.com-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan komitmennya untuk tetap mempertahankan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat sebagai perwujudan kedaulatan demokrasi.

"Rakernas I partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun," kata Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh Jamaluddin Idham, dikutip dari Antara.

Pernyataan tersebut disampaikan Jamaluddin saat membacakan Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDI Perjuangan yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin, 12 Januari 2026.

Ia menekankan bahwa hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah merupakan prinsip mendasar yang tidak boleh diganggu gugat, karena berkaitan langsung dengan legitimasi pemerintahan dan keberlangsungan demokrasi.

Dalam rekomendasinya, PDIP juga menyoroti persoalan tingginya biaya politik yang kerap menyertai pilkada. Sebagai langkah solutif, partai berlambang banteng moncong putih itu mendorong transformasi sistem pemungutan suara serta penguatan integritas penyelenggara pemilu.

Jamaluddin menjelaskan, PDIP mendorong pemanfaatan teknologi sebagai upaya menekan biaya penyelenggaraan tanpa mengorbankan kualitas demokrasi dan partisipasi publik.

"Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik," lanjut Jamaluddin membacakan naskah tersebut.

Selain menyoroti efisiensi pembiayaan, rekomendasi Rakernas I PDIP juga menekankan perlunya pembatasan biaya kampanye dan peningkatan profesionalitas penyelenggara pemilu. Menurutnya, pilkada yang bersih dan berintegritas akan melahirkan pemimpin daerah yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pemodal.

"Setiap tahapan Pilkada harus memastikan kedaulatan ada di tangan Rakyat, bukan pada kekuatan kapital. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, kita menjaga marwah demokrasi kita," tuturnya.