Mendagri Sebut Prabowo Prioritaskan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Nusantaratv.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyediaan hunian yang layak.

Saat berada di Jayapura, Papua, Senin, 22 Juni 2026, Tito mengatakan sektor perumahan menjadi salah satu fokus pemerintah karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan warga.

"Bapak Presiden sangat peduli dengan rakyat kecil termasuk urusan perumahan karena itu hal mendasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat," ujar Tito.

Dia mengungkapkan, masih terdapat sekitar 30 juta rumah tidak layak huni yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut menjadi tantangan yang terus diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah melalui berbagai program pembangunan dan perbaikan rumah.

Menurut Tito, pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

"Dengan adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan," ujarnya.

Selain program pemerintah, Tito menilai keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan perumahan juga sangat penting.

Menurutnya, semakin banyak pengembang yang membangun rumah dengan dukungan fasilitas dari pemerintah, maka persoalan kebutuhan hunian masyarakat akan lebih cepat teratasi.

Dia menambahkan, sekitar 30 persen warga Papua masih tinggal di rumah yang tidak layak huni.

"Sehingga kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) membatu masyarakat melalui program bedah rumah dan mendorong pihak swasta untuk membangun perumahan bagi masyarakat," lanjutnya.

Lebih lanjut, Tito menyebutkan jumlah rumah tidak layak huni di Papua saat ini masih mencapai sekitar 71.500 unit.

Persentase rumah tidak layak huni di Provinsi Papua tercatat sebesar 32,5 persen, sementara di Papua Pegunungan angkanya bahkan mendekati 80 persen.

Pemerintah berharap program BSPS tidak hanya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan serta membantu pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan warga.

(Sumber: Antara)