Nusantaratv.com-Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, meluruskan sorotan publik terkait alokasi anggaran rutin pra-bencana BNPB tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp491 miliar.
Saat tampil sebagai narasumber program Gesture di Nusantara TV, Kamis (10/9) yang dipandu Host Maria Anneke, Berton menegaskan bahwa penanganan bencana nasional dilaksanakan dengan skema kolaborasi lintas sektor yang mengedepankan pendekatan pentahelix. Dialog juga menghadirkan Direktur Program Jaringan Paramadina Public Institute, Annisa R. Leofianti sebagai narasumber.
Berton menjelaskan bahwa anggaran penanggulangan bencana nasional tidak hanya terpusat di BNPB, melainkan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga teknis seperti Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, BMKG, Basarnas, hingga TNI dan Polri.
Menurutnya, program rutin pra-bencana BNPB tetap berjalan sesuai rencana strategis lima tahunan yang disepakati bersama Bappenas dan didanai Kementerian Keuangan.
Untuk fase tanggap darurat, Berton membeberkan bahwa BNPB mengelola Dana Siap Pakai (DSP) yang dapat digunakan secara sangat fleksibel dan cepat saat terjadi musibah. Dana tersebut dialokasikan dengan plafon standar sebesar Rp5 triliun setiap tahunnya.
Namun, Berton menegaskan bahwa plafon Rp5 triliun tersebut bukanlah batas kaku yang berhenti jika kebutuhan darurat di lapangan membengkak.
"Setiap tahunnya itu dikasih 5 triliun tetapi ada tetapinya, jangan berhenti ketika kurang. Ini pemerintah, kami BNPB, Kementerian Keuangan akan diminta 'Eh isi lagi dong, ini sudah mulai menipis,' dan itu Kementerian Keuangan pasti akan lakukan analisis segala macam kemudian ditambahkan," ujar Berton.
Selain dana tanggap darurat, Berton menyampaikan bahwa pos anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana seperti perbaikan jembatan, sekolah, dan rumah warga dialokasikan dari dana khusus yang terpisah dari anggaran rutin Rp491 miliar
Berton mengimbau masyarakat agar tidak salah paham saat melihat tren besaran anggaran penanggulangan bencana dari tahun ke tahun. Ia menyebut bahwa pengeluaran anggaran akan secara otomatis menyesuaikan dengan skala serta frekuensi bencana yang terjadi di tahun berjalan.
"Jangan dilihat pengeluaran per tahun, pemerintah itu tetap menganggarkan uang yang memadai untuk penanggulangan bencana, terutama tanggap darurat," tutur Berton.
Ia juga menegaskan bahwa fokus utama BNPB adalah melakukan pengoordinasian sistem penanggulangan bencana nasional, mulai dari koordinasi simulasi kebencanaan di sekolah dan rumah sakit hingga penguatan kapasitas warga.
"Uang anggaran untuk penanggulangan bencana itu ada di mana-mana... nah yang kita diskusikan itu sedikit, itu adalah rutin, padahal kan rutin ini ada di mana-mana nih," terangnya.
Melalui pengembangan program Desa Tangguh Kebencanaan, BNPB terus berupaya mengedukasi masyarakat dan meningkatkan kapasitas aktor kebencanaan di daerah. Berton turut mengimbau pemerintah daerah agar tidak bersikap pasif dan tetap menempatkan prioritas penganggaran risiko bencana di wilayahnya masing-masing.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh