Nusantaratv.com-Polemik mengenai aksi demonstrasi kontroversial yang melibatkan massa bayaran atau populer dengan sebutan 'mahasewa' terus bergulir panas. Langkah Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf terbuka dinilai belum menyelesaikan substansi masalah. Manajer Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim menegaskan permintaan maaf saja tidak cukup tetapi harus ada sanksi.
Menurutnya, respons yang diberikan oleh pihak Polda Metro Jaya masih terkesan normatif dan belum menyentuh akar persoalan yang menjadi sorotan khalayak luas.
"Permintaan maaf adalah satu hal yang paling memungkinkan dilakukan oleh kepolisian sekarang karena faktanya sudah tidak terbantahkan lagi. Jadi permintaan maaf ya satu hal yang wajib dilakukan oleh Polri atau Polda dalam hal ini. Cuman pertanyaannya, seperti yang saya bilang tadi, memang tidak cukup," tegas Haeril Halim saat menjadi narasumber dalam program GESTUR di Nusantara TV, Kamis (5/11/2026).
Haeril menyebut, poin krusial yang diabaikan dalam klarifikasi resmi kepolisian adalah kejelasan mengenai tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan acara.
"Permintaan maaf yang kita dengar tadi itu tidak menjawab berbagai pertanyaan yang muncul terkait kegiatan ini: siapa yang mengorganisir, pendanaannya dari mana, apakah menggunakan dari anggaran Polda itu sendiri? Jika memang menggunakan anggaran dari Polda sendiri, bagaimana pertanggungjawabannya? Karena yang muncul di publik itu kan mahasiswa, tapi ternyata identitasnya dipalsukan," ujar Haeril.
Menjawab kekhawatiran bahwa pengusutan kasus ini akan menguap begitu saja, Haeril Halim optimistis bahwa secara teknis birokrasi, penelusuran aktor intelektual dan pengatur di balik 'mahasewa' sangat mudah dilakukan oleh internal Polda Metro Jaya. Sebab, setiap acara resmi kepolisian pasti dibekali dengan alur administrasi dan perencanaan yang ketat.
"Tentunya kan kalau namanya suatu kegiatan biasanya ada dokumen-dokumen perencanaan, apalagi diselenggarakan oleh Polda sendiri. Jadi tidak mungkin kegiatan ini tidak bisa ditrace. Pasti bisa ditrace awal mulanya idenya dari mana. Pasti kan ada yang mengusulkan ke Polda, 'Ayo kita melakukan deklarasi, Polda mau enggak memfasilitasi ini?' dan diyakan oleh Polda yang mengaku sebagai penyelenggara. Ini harusnya sesuatu yang tidak sulit untuk diungkap oleh Polda," jelasnya.
Haeril menegaskan bahwa kunci utama penyelesaian kasus ini terletak pada niat dan komitmen pimpinan kepolisian itu sendiri.
"Pertanyaannya sekarang: mau enggak mengungkap ini? Tergantung kemauan dari Polda ini. Kalau memang ada kemauan dari Polda, saya yakin ini tidak sulit untuk diungkap," tambah Haeril.
Lebih lanjut, Haeril memaparkan bahwa pelibatan massa bayaran berseragam atau beratribut mahasiswa dalam acara resmi yang difasilitasi kepolisian telah menyenggol ranah pelanggaran kode etik profesi Polri. Oleh sebab itu, penanganan tidak boleh berhenti pada tindakan seremonial semata.
"Harus ada sanksi yang tegas agar hal ini tidak terulang lagi, dan harus diumumkan dengan terbuka dan sesegera mungkin agar publik tidak menganggap polisi mengesampingkan kasus ini. Harus ada penjelasan dalam waktu dekat terkait perkembangan investigasi yang dilakukan oleh Polda," pungkas Haeril.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh