Nusantaratv.com-Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai langkah safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke berbagai daerah berpotensi membawa dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, aktivitas politik tersebut tidak hanya akan memengaruhi dinamika politik menuju Pemilu 2029, tetapi juga dapat berdampak terhadap stabilitas ekonomi di tengah tekanan yang sedang dihadapi Indonesia.
Dalam pandangannya, safari politik yang telah dimulai dari Lampung dan direncanakan berlanjut ke berbagai wilayah di Indonesia merupakan bagian dari strategi politik jangka panjang yang memiliki konsekuensi terhadap konstelasi politik nasional.
"Safari Politik Jokowi politik keliling Indonesia sudah dimulai dari lampung dan akan terus berkeling ke seluruh nusantara dengan memainkan panggung politik baru di tengah tekanan nilai tukar dan pasar modal di dalam ekonomi nasional. Jokowi menancapkan layar politik yang dalam analisa politik akan membawa konsekwensi pada tahun 2029. Tetapi karena Jokowi masih mempunyai pengaruh cukup kuat di dalam pemerintahan, maka konsekwensinya akan terlihat pula terhadap perkembangan ekonomi pada saat krisis saat ini," ujar Didik dalam keterangan yang diterima, Minggu, 28 Juni 2026.
Menurut Didik, langkah politik Jokowi tersebut berbeda dengan pernyataannya sebelumnya yang pernah menyampaikan akan kembali ke Solo dan menjalani kehidupan sebagai warga biasa setelah tidak lagi menjabat presiden. Ia menilai, publik dan lawan politik sejak awal meragukan komitmen tersebut.
"Jokowi pernah berjanji pulang ke solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. Dari dulu publik apalagi pesaing politiknya tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku," katanya.
Ia juga menilai bahwa dalam praktik politiknya, Jokowi kerap tidak menjalankan apa yang pernah disampaikannya kepada publik. Menurut Didik, safari politik yang dilakukan saat ini merupakan langkah politik mandiri yang berpotensi meningkatkan intensitas persaingan elite.
"Jokowi sering sekali atau hampir selalu dalam strategi politik tidak pernah menjalankan apa yang dikatakannya. Safari politik ini adalah pilihan jalan sendiri dan akan meningkatkan persaingan politik, yang tidak ada kepentingan langsung dengan harapan rakyat," ujarnya.
Didik menambahkan, intensitas persaingan politik juga diperkuat oleh aktivitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah melakukan puluhan kunjungan kerja ke berbagai daerah.
"Langkah safari politik ini diperkuat oleh paling tidak 80 kali blusukan Gibran ke daerah-daerah. Persaingan semakin intensif karena nafsu politik dan kepentingan elit yang otomatis meninggalkan kepentingan rakyat, terutama ekonomi," katanya.
Lebih lanjut, Didik menilai safari politik Jokowi tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan agenda pembangunan dan pemulihan ekonomi.
"Tidak hanya bagi kepentingan rakyat dan juga bagi pemerintah, safari politik Jokowi menjadi faktor negatif atau buruk di dalam ekonomi nasional. Energi kekuasaan akan terkuras secara perlahan dan memuncak beberapa tahun kemudian," ujarnya.
Menurut Didik, Jokowi masih memiliki pengaruh politik yang signifikan baik di dalam pemerintahan maupun di masyarakat. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menciptakan gangguan terhadap stabilitas politik nasional.
"Jokowi dengan hasrat dan nafsu kekuasaan yang tinggi dan masih punya akar yang bisa dihidupkan kembali di dalam pemerintahan dan rakyat. Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama, yang akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan. Pengaruh politiknya jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada Jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden," katanya.
Didik juga menyoroti hubungan politik antara Jokowi dan Presiden Prabowo. Ia memperkirakan hubungan keduanya berpotensi mengalami pelemahan yang dapat memengaruhi stabilitas politik dalam beberapa tahun mendatang.
"Hubungan dan persekutuan jokowi dengan presiden semakin lemah, pasti secara politik bermasalah dan bahkan retak. Ada kemungkinan politik tidak solid dan akan mempengaruhi konstelasi politik dan persaingan elit selama beberapa tahun ke depan," ujarnya.
Menurutnya, situasi tersebut dapat mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan berbagai program ekonomi yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
"Konsentrasi pemerintah untuk menjalankan program ekonomi dalam rangka memenuhi janji politik akan terganggu. Krisis dan tekanan terhadap ekonomi nasional akan bertambah berat karena satu orang berpengaruh memainkan nafsu politik untuk kepentingan dirinya," katanya.
Dalam perspektif ekonomi politik, Didik menilai hubungan antara presiden yang sedang menjabat dengan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik besar akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah politik dan ekonomi nasional.
"Dalam perspektif ekonomi politik (political economy), pelemahan hubungan antara presiden dengan mantan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik kuat akan menjadi faktor penentu politik selanjutnya dan pasti berpengaruh terhadap ekonomi," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dampak yang muncul dari dinamika tersebut akan bersifat negatif terhadap dunia usaha dan investasi.
"Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk dan akan menjadi faktor ketidakpasatian politik bagi investasi, dunia usaha dan lingkungan bisnis. Semua pihak terutama pengusaha, pemilik modal dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan resiko dan pada gilirannya pasti mempengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan dan ekspektasi ekonomi," kata Didik.
Meski demikian, Didik menilai fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya mulai menunjukkan perbaikan di tengah tekanan global. Ia menyebut sejumlah indikator makroekonomi masih berada dalam kondisi yang cukup baik.
"Ekonomi Indonesia dalam tekanan karena faktor global sebenarnya sudah mulai pulih. Faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, neraca dagang, cadangan devisa dan pertumbuhan ekonomi lumayan baik. Nilai tukar dan pasar modal ASEAN selain Indonesia tidak tertekan bahkan tumbuh," ujarnya.
Namun, menurut Didik, tekanan terhadap ekonomi Indonesia justru lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi yang berkaitan erat dengan dinamika politik domestik.
"Tetapi mengapa dampaknya negatif terhadap Indonesia? Jawabnya karena adanya faktor non-ekonomi yang berkelindan di dalam sistem ekonomi politik dan lebih berpengaruh. Dengan adanya faktor non-ekonomi baru dari safari politik Jokowi, maka beban tekanan terhadap ekonomi nasional akan lebih berat karena hadir persaingan elit yang tidak perlu dan terlalu dini," katanya.
Di akhir pernyataannya, Didik menegaskan bahwa safari politik Jokowi tidak memiliki keterkaitan langsung dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Jadi Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional," pungkas Didik.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh