Nusantaratv.com - Partai Demokrat merespons terkait wacana kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyampaikan pihaknya berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto.
"Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah," ucap Herman, Selasa 6 Januari 2026.
Dia menjelaskan bahwa sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.
"Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia," jelasnya.
Demokrat memandang, pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius.
Khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional. Demokrat mengungkapkan Pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas.
Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ini menurut Demokrat dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik, agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi.
"Bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara," tukasnya.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh