Nusantaratv.com-Badan Gizi Nasional melibatkan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia guna memastikan transparansi dalam penyediaan solusi teknologi informasi (IT) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan respons atas isu yang beredar terkait anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk pengembangan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN), termasuk layanan sarana IT dan Internet of Things (IoT).
Dadan menegaskan bahwa pemilihan mitra strategis serta realisasi anggaran tahun 2025 dilakukan dengan pengawasan ketat dan mengacu pada peraturan yang berlaku, terutama untuk menjamin keamanan data nasional.
Ia menjelaskan bahwa dari total anggaran yang tersedia, realisasi saat ini difokuskan pada dua kebutuhan utama. Pertama, pengembangan aplikasi SIPGN dengan berbagai modul yang nilainya diperkirakan mencapai Rp550 miliar. Kedua, penyediaan layanan managed service perangkat IoT dengan nilai sekitar Rp199 miliar.
"Keterlibatan Perum Peruri dalam program strategis ini adalah langkah terintegrasi negara. Perlu ditegaskan bahwa Peruri telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi yang menyediakan layanan teknologi aman tingkat tinggi (high security). Hal ini sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019 yang memberikan wewenang kepada Peruri sebagai penyedia solusi digital security bagi instansi pemerintah," paparnya.
Menurut Dadan, penetapan status Peruri sebagai Government Technology Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 menjadi alasan utama lembaga tersebut dipercaya dalam pengelolaan transformasi digital nasional melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Untuk menjawab keraguan publik terkait mitra strategis dan mekanisme pengadaan, Dadan juga memaparkan rekam jejak digital Peruri, termasuk perannya sebagai satu-satunya BUMN Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia serta penyedia sistem materai elektronik.
"Seluruh proses kerja sama dengan BGN dijalankan secara transparan, sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengedepankan prinsip good corporate governance. Kami memastikan tidak ada celah bagi penyimpangan karena ini menyangkut kedaulatan data gizi rakyat Indonesia," tuturnya, dikutip dari Antara.
Menanggapi isu teknis dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang sempat dipertanyakan publik, BGN memastikan seluruh tahapan administrasi tetap berjalan sesuai koridor hukum.
BGN juga berkomitmen agar sistem SIPGN dan layanan IoT tersebut dapat segera beroperasi secara optimal, sehingga distribusi gizi dapat dilakukan secara tepat sasaran serta dipantau secara real-time.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh