BGN Buka Opsi CSR BUMN dan Hibah Luar Negeri untuk Dukung Dapur MBG di Wilayah 3T

Nusantaratv.com-Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kemungkinan pemanfaatan sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pengembangan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan pendanaan alternatif tersebut dapat berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) milik badan usaha milik negara (BUMN), hibah dari luar negeri, maupun kontribusi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah setempat.

Menurut Nanik, skema tersebut dipertimbangkan untuk menjangkau wilayah yang hingga kini belum diminati investor dalam pengembangan dapur MBG.

"Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi masak sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga," ujar Nanik di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.

Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi BGN untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan APBN dalam memperluas jangkauan program MBG, terutama di daerah-daerah yang masih minim dukungan investasi.

Selain mencari sumber pendanaan baru, BGN juga tengah melakukan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan efisiensi program. Salah satu kebijakan yang diambil adalah menghentikan sementara pembukaan titik layanan dan dapur baru.

Saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional yang tercatat melalui virtual account. Seluruh titik tersebut akan dievaluasi guna memastikan kapasitas layanan yang tersedia sesuai dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing daerah.

Di saat yang sama, pendaftaran dapur baru juga untuk sementara dihentikan sambil menunggu proses pemetaan kebutuhan yang lebih komprehensif. Langkah ini dilakukan karena distribusi dapur MBG saat ini masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa.

"Kemudian setelah kami menata, baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak," ujarnya.

BGN juga berencana melakukan penyesuaian terhadap sasaran penerima manfaat program. Menurut Nanik, bantuan gizi perlu lebih difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi.

Evaluasi akan dilakukan terhadap data penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang. Dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah akan menentukan apakah seluruh penerima yang terdaftar memang membutuhkan program MBG atau perlu dilakukan penyesuaian.

"Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi," kata Nanik.

"Nah, ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh," imbuhnya, dikutip dari Antara.

Selain pembenahan sasaran penerima manfaat, BGN juga akan memperkuat pengawasan terhadap kualitas pelaksanaan program. Pada 2026, fokus utama tidak lagi hanya pada perluasan cakupan, tetapi juga memastikan kualitas layanan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Evaluasi akan dilakukan terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap petunjuk teknis dan kesesuaian kapasitas layanan dengan kebutuhan masyarakat.

Nanik menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran strategis, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

"Ini adalah program yang sangat bagus sekali karena kita bertanggung jawab untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa sekaligus bisa untuk menggerakkan ekonomi bawah," katanya.

Dalam menjalankan program tersebut, Nanik didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang bertugas membantu pengawasan sektor keuangan. Sementara itu, Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono akan berperan mendukung pengembangan dapur MBG di wilayah 3T dan daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.