Nusantaratv.com-Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyatakan langkah efisiensi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga sekitar Rp1 triliun setiap bulan.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, Qodari menjelaskan pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai pembenahan tata kelola program, mulai dari moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, evaluasi insentif, hingga penajaman sasaran penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.
"Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kemenko Pangan hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih Rp1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa (menghemat) Rp12 triliun," kata Qodari.
Menurut dia, sejumlah langkah efisiensi lain yang sedang disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) masih menunggu hasil kajian menyeluruh yang akan dilakukan selama masa libur sekolah.
Kajian tersebut akan mencakup berbagai aspek, termasuk penyesuaian skema insentif, evaluasi jumlah SPPG yang dibutuhkan, serta optimalisasi distribusi manfaat kepada kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Juga fokus ke depan pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah merevisi alokasi anggaran Program MBG dalam APBN Tahun Anggaran 2026. Pagu anggaran yang semula sebesar Rp335 triliun dipangkas menjadi Rp268 triliun sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan dan efektivitas program.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, usai rapat bersama Komisi IX DPR RI pada Senin, 15 Juni 2026, menyampaikan bahwa program MBG ke depan akan lebih difokuskan kepada kelompok masyarakat yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi.
Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak usia dini yang dinilai memiliki kebutuhan gizi paling mendesak.
Dalam skema baru tersebut, siswa SMA, khususnya yang berasal dari keluarga mampu, berpotensi tidak lagi menjadi sasaran utama penerima manfaat program.
Agustina menjelaskan bahwa setelah proses penataan ulang penerima manfaat selesai dilakukan, BGN akan memusatkan perhatian pada pembenahan tata kelola SPPG agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan efisien.
Di sisi lain, dalam rapat yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 11 Juni lalu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan jumlah SPPG saat ini telah melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah.
Dari target sekitar 21.000 titik layanan, jumlah SPPG kini tercatat mencapai 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik di atas rencana awal. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang akan dievaluasi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan ketepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh